Cinta untuk Rohingya

#WorldRefugeeDay

Cinta untuk Rohingya

Oeh : Fatimah Zahrah

Editor: Ahmad Syarifudin

CH79dLxUkAAoUqJ

Sejak awal Mei lalu dengan bantuan nelayan setempat pengungsi Rohingya tiba di Aceh. Ada lebih dari 1000 Rohingnya ada di Aceh. Pada diskusi Cinta untuk Rohingya beberapa permasalah dibahas bersama. Permasalahan dan rekomendasi yang didiskusikan dalam Cinta untuk Rohingnya, seperti tertulis di siaran pers kegiatan ini :

Permasalahan yang dihadapi pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia juga merupakan permasalahan yang dihadapi ribuan pengungsi dari berbagai negara lainnya. Per Juni 2015 saja, UNHCR mencatat ada sekitar 13,000 orang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Cukup besarnya angka pengungsi yang ada di Indonesia tidak diimbangi dengan perangkat hukum yang spesifik untuk mengatur penanganan, perlindungan serta hak dan kewajiban mereka. Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penyelundupan manusia dan perdagangan manusia yang meletakan pencari suaka dan pengungsi sebagai illegal migrant, namun sudut pandang ini tidak tepat, mengingat pada hakikatnya mereka adalah korban dari pelanggaran hak asasi manusia.

Keberadaan para pengungsi di Indonesia yang masih dipandang sebatas sebagai ‘imigran ilegal’ membuat mereka tidak dapat memiliki akses atas kehidupan yang layak. Hak untuk mencari dan mendapatkan kerja serta akses untuk pendidikan dapat dianggap menjadi permasalahan utama mereka di Indonesia. Dengan tidak adanya mata pencaharian, kelangsungan hidup dalam pemenuhan kebutuhan pokok menjadi kekhawatiran mereka setiap hari selama berada di Indonesia. Begitu juga pendidikan terutama bagi anak-anak di usia sekolah.

Penahanan atau penempatan mereka di dalam rumah detensi imigrasi (rudenim) merupakan bentuk pelanggaran atas kebebasan bergerak mereka. Mereka ditahan tanpa melakukan kejahatan kriminal apapun dan tanpa melalui proses peradilan yang adil serta mereka tidak diberi kejelasan tentang berapa lama mereka akan berada di dalam rudenim. Kondisi di rudenim sendiri tidak dapat dikatakan manusiawi, dan beberapa kali diterima kabar bahwa beberapa anak dan perempuan juga berada di dalamnya. Hingga saat ini proses penentuan status pengungsi di Indonesia masih dilaksanakan oleh UNHCR, dimana proses tersebut memakan waktu antara 1 – 3 tahun sebelum mereka dinyatakan sebagai pengungsi yang berhak diberikan perlindungan internasional atau tidak.

Konvensi PBB tahun 1951 (Convention Relating to the Status of Refugee) dan protokolnya tahun 1967 merupakan perangkat hukum internasional utama saat ini mengenai pengungsi. Indonesia hingga hari ini belum menjadi negara pihak dari konvensi ini, walaupun sudah direncanakan untuk menjadi negara pihak sejak di dalam RAN HAM periode 2004 hingga kini. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menetapkan, kebijakan masalah pemberian suaka dan pengungsi diatur di dalam suatu Keputusan Presiden. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang merancang peraturan presiden mengenai pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, tetapi sampai dengan saat ini, tidak ada satu kerangka hukum pun yang terealisasi. Tetapi ketiadaan kerangka hukum ini bukan berarti Indonesia tidak memiliki tanggung jawab apapun atas pengungsi yang ada saat ini.

Pemenuhan dan penghargaan atas Hak Asasi Manusia kepada siapa saja yang ada di Indonesia termasuk para pengungsi dapat ditemukan pada sila ke-2 dasar negara Indonesia, Pancasila, yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Juga dapat dilihat dari keikutsertaan Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan secara khusus, konstitusi kita menyatakan secara jelas hak untuk mencari suaka.

Kewajiban ini ditunjukkan juga dengan adanya ratifikasi beberapa instrumen HAM Internasional termasuk di dalamnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right; International Covenant on Civil and Political Rights; International Covenant on Rights of the Child; dan instrumen internasional lainnya yang harus ditaati dan dilaksanakan Indonesia kepada semua orang yang berada di wilayah Indonesia.

Di hari pengungi internasional yang kebetulan bertepatan pula dengan Bulan Suci Ramadhan 1437 H, kami, masyarakat sipil lintas sektor mengundang juga rekan-rekan masyarakat luas untuk bersama-sama menyebarkan semangat kemanusiaan untuk pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dengan cara membuat dialog antar keyakinan, yang diiringi dengan pameran foto Rohingya dan pameran foto, untuk menunjukkan kerentanan mereka. Scara khusus, kami juga berharap agar pemerintah Indonesia dapat:

  1. Mendorong pemerintah Indonesia untuk segera membentuk kerangka hukum untuk menangani masalah pengungsi dan pencari suaka, baik melalui aksesi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, maupun dengan menerbitkan Peraturan Presiden, penanganan masalah dengan menekankan pada aspek hak asasi manusia, agar terdapat jalan keluar yang lebih bersifat jangka panjang dan sistematis;.
  2. Mendesak ASEAN untuk segera mengambil langkah konkret dalam upaya menghentikan segala bentuk diskriminasi, persekusi, dan penyebaran kebencian terhadap kelompok minoritas Rohingya di Myanmar, yang menjadi penyebab terjadinya arus pengungsian mereka ke luar negaranya;.
  3. Menyerukan pemberlakuan non-diskriminasi dan hak asasi manusia bagi seluruh pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia, termasuk Rohingya
  4. Menyerukan kepada berbagai pihak untuk tidak menyempitkan persoalan pengungsi Rohingya sebagai masalah antar-agama. Persoalan Rohingya adalah persoalan kemanusiaan yang harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

1 Response

  1. Pingback : Humanity First Indonesia » Satu Bulan Air Rohingnya

Leave a Reply